Dr Ir Arman Hakim Nasution MEng, Kepala Pusat Kajian Kebijakan Publik Bisnis dan Industri (PKKPBI) saat memaparkan tiga hal penting dalam merumuskan kebijakan yang baik

Kampus ITS, ITS News – Perumusan kebijakan yang baik akan menghasilkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. Melihat urgensi tersebut, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) mengadakan pelatihan mengenai policy brief yang bertajuk Membangun Kapasitas Dalam Pembuatan Kebijakan yang Efektif, Kamis (13/06).

Kepala Pusat Kajian Kebijakan Publik Bisnis dan Industri (PKKPBI), Dr Ir Arman Hakim Nasution MEng mengungkapkan bahwa di dalam kebijakan pemerintah akan dimuat berbagai keputusan yang kompleks. Kebijakan-kebijakan tersebut disusun untuk mengatasi permasalahan sosial dalam masyarakat. “Sifat dari kebijakan yang dibuat akan mengikat pada seluruh lapisan masyarakat,” ungkap Arman.

Dosen Departemen Manajemen Bisnis ITS ini menjelaskan, terdapat tiga ciri penting yang harus ada untuk merumuskan kebijakan yang baik, yakni bersifat cerdas, bijaksana, dan memberikan harapan. Untuk itu, kebijakan harus didasarkan pada kajian, penelitian, inovasi, serta ditunjang oleh data yang akurat. “Tujuannya agar kebijakan yang diimplementasikan nantinya lebih terarah dan tepat sasaran,” ujar alumnus Departemen Teknik Industri ITS ini.

Perguruan tinggi juga memiliki peran untuk ikut mendukung perumusan kebijakan yang baik melalui elaborasi pada berbagai sektor. Di antaranya seperti pada bidang humaniora, ekonomi, bisnis, dan lingkungan. “Perumusan kebijakan yang dibentuk oleh perguruan tinggi akan lebih unggul karena melibatkan analisis inovasi, ekonomi, dan bisnis,” jelas lulusan doktoral dari Universitas Gadjah Mada ini.

Guru Besar Departemen Teknik Perkapalan ITS, Prof Ir Raden Syarief Widjaja saat memaparkan tahapan dalam perumusan kebijakan

Selaras dengan Arman, Guru Besar Departemen Teknik Perkapalan ITS, Prof Ir Raden Syarief Widjaja PhD menyebutkan bahwasanya perumusan kebijakan harus bersifat top down. Tak hanya itu, penyusunannya pun harus diawali dengan penyesuaian dengan landasan hukum yang berlaku di Indonesia. “Harus sesuai dengan Pancasila sebagai hierarki tertinggi dan diikuti dengan Undang Undang Dasar RI 1945 serta peraturan perundang-undangan lainnya,” pungkasnya. 

Setelah itu, tahapan selanjutnya adalah dengan melakukan pemodelan bisnis yang mengkaji analisis data-data statistik. Data tersebut dapat diperoleh dari survei kondisi sosiokultural oleh stakeholder terkait. Hal tersebut ditujukan untuk memastikan kesesuaian antar masalah yang terjadi dengan kebutuhan di lapangan. “Perlunya pengamatan konkret permasalahan sosial untuk merumuskan kebijakan yang tepat,” tambah pria yang akrab disapa Syarief ini.

Melanjutkan, mantan Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan RI ini menjelaskan, kebijakan yang dibuat dapat menjadi bagian dalam peraturan perundang-undangan. Langkah ini dilakukan untuk memenuhi standar operasi dan prosedur yang ada di pemerintahan. Kemudian proses tersebut diikuti dengan penerapan inovasi dan teknologi untuk mendukung kebijakan.

Kegiatan yang diikuti oleh dosen dan mahasiswa dari berbagai departemen di ITS ini ditujukan sebagai bentuk sumbangsih ITS dalam proses perumusan kebijakan publik di Indonesia. Selain membahas peran dan tahapan perumusan kebijakan, pelatihan yang diadakan selama dua hari ini sendiri juga melibatkan para peserta untuk melakukan praktik pembuatan kajian kebijakan berdasarkan isu-isu yang ada. (*)

Reporter: Hani Aqilah Safitri
Redaktur: Ricardo Hokky Wibisono