Kepala PSPI-KP ITS Dr Ir Arman Hakim Nasution MEng ketika menyampaikan gagasannya mengenai efektivitas standarisasi pada tata niaga perhiasan emas di Indonesia

Kampus ITS, ITS News — Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) berkolaborasi dengan Universitas Islam Indonesia (UII) hadirkan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) yang membahas perihal implementasi SNI pada perhiasan emas. FGD ini dilaksanakan di Gedung KH Mas Mansur UII Yogyakarta, Rabu (22/1).

Melalui Pusat Studi Pengembangan Industri dan Kebijakan Publik (PSPI-KP), ITS dalam diskusi ini memberikan gagasan mengenai efektivitas standarisasi pada tata niaga perhiasan emas di Indonesia. Kepala PSPI-KP ITS Dr Ir Arman Hakim Nasution MEng menyebutkan, SNI yang sesuai dengan standar yang ditentukan oleh London Bullion Market Association (LBMA) akan meminimalisir potensi kerugian sektor emas dari sisi industri maupun konsumen.

Di samping itu, Arman turut mengungkapkan bahwa Indonesia mulai gencar melaksanakan pembentukan Bullion Bank. PSPI-KP ITS dalam hal ini telah mengadakan studi kelayakan dan penelitian Bullion Bank sejak 2021, yang pada tahun ini telah dieksekusi oleh pemerintah melalui Pegadaian. “Harapannya pemerintah dan masyarakat memperoleh manfaat yang lebih besar,” tutur dosen Departemen Manajemen Bisnis ITS tersebut.

Guru besar UGM Prof Ir Alva Edy Tontowi MSc PhD saat menyampaikan perspektifnya mengenai pentingnya pembentukan Bullion Bank di Indonesia dan penerapan SNI 8880:2020

Implementasi blockchain dalam manajemen perubahan SNI Perhiasan Emas juga tak luput dipaparkan dalam rangkaian FGD tersebut. Menurut Arman, transaksi maupun sertifikasi emas sudah seharusnya mengimplementasi teknologi blockchain guna mendukung efisiensi dan transparansi. “Sebab teknologi ini mendukung transparansi dan meminimalisir adanya pemalsuan sertifikasi,” jelasnya.

Menambahkan perspektif dari akademisi, guru besar Universitas Gadjah Mada (UGM) Prof Ir Alva Edy Tontowi MSc PhD menekankan pentingnya pembentukan Bullion Bank di Indonesia. Sebab, kehadiran Bullion Bank di dalam negeri akan mempermudah pemerintah mengelola emas, terutama dalam hal impor ekspor. “Hal ini akan menguntungkan pelaku bisnis dan industri emas dalam hal efisiensi biaya dan harga jual yang kompetitif,” ungkapnya.

Analis Kebijakan Direktorat Industri Kecil, Menengah dan Aneka Kementerian Perindustrian RI Pradana Puche Widdodo ST ME MPP saat menjelaskan penerapan SNI wajib di industri emas Indonesia dari perspektif pemerintah

Terkait standarisasi, Alva juga menjelaskan mengenai penerapan SNI untuk emas yakni SNI 8880:2020 dalam menjamin kualitas produk. Di mana, standar tersebut mengatur kualitas dan pengujian produk emas sehingga menjamin keamanan, kesehatan, dan keselamatan produk (K3L). “Secara tak langsung juga melindungi konsumen dan meningkatkan kepercayaannya dalam membeli emas yang telah disertifikasi oleh SNI,” ujarnya.

Analis Kebijakan Direktorat Industri Kecil, Menengah dan Aneka Kementerian Perindustrian RI Pradana Puche Widdodo ST ME MPP sebagai pihak pemerintah pun turut menimpali pernyataan Alva. Menurutnya, penerapan SNI wajib di industri perhiasan Indonesia masih sulit untuk direalisasikan. “Kesiapan pelaku usaha dan kapasitas Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) menjadi kendala utama,” terang lelaki yang kerap disapa Puche tersebut.

Para peserta FGD Implementasi Standar Nasional Indonesia (SNI) Perhiasan Emas dalam Rangka Penguatan Bullion Bank di UII Yogyakarta

Dalam upaya mengatasinya, Puche mengusulkan peningkatan kapasitas LSPro dan dukungan kepada perajin agar siap menghadapi penerapan SNI wajib. Ia berharap pemerintah, lembaga sertifikasi, pelaku usaha, dan akademisi dapat bersinergi guna menyelesaikan permasalahan tersebut. “Kami ingin memastikan penerapan SNI berjalan efektif dan memberikan manfaat bagi industri emas Indonesia,” tegasnya.

Diskusi ini juga melibatkan para pelaku bisnis yang diwakili oleh Asosiasi Produsen Perhiasan Emas (APPI) dan Asosiasi Pengusaha Emas Perhiasan Indonesia (APEPI). Selain itu, perwakilan konsumen yang hadir turut memberikan masukan mengenai penerapan SNI pada perhiasan emas. Menutup sesi FGD, Arman menyampaikan harapannya agar diskusi ini menghasilkan rekomendasi untuk merumuskan kebijakan nasional terkait SNI perhiasan emas di Indonesia. (*)

Reporter: Putu Calista Arthanti Dewi
Redaktur: Bima Surya Samudra