Diskusi RTL Penyusunan HSPK dan ASB Blitar

Diskusi rencana tindak lanjut pekerjaan HSPK dan ASB

Rabu 31 Juli 2024 Pusat Kajian Potensi Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat (PDPM) Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya menerima kunjungan Sekretariat Daerah (Sekda) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar. Kunjungan ini dalam rangka rencana tindak lanjut kegiatan penyusunan Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) dan Analisa Standar Biaya (ASB) Fisik Tahun 2025 yang telah selesai. Perwakilan Sekda Pemkab Blitar yang datang adalah Kepala Bagian (kabag) Administrasi Pembangunan (Adpem) Omar Brahmanto, ST., M.Si., Analis Program Pembangunan Guntur Dwi H., SAP., Pengadministrasi Umum Sri Purwanti dan staf Faisal Rohman. Perwakilan Sekda Pemkab Blitar ditemui Kepala Pusat Kajian PDPM ITS Dr. Sutikno, M.Si. dan staf Prianti Tuhu Setyo A.

Omar Brahmanto menyampaikan apresiasi atas hasil pekerjaan penyusunan HSPK dan ASB yang dilaksanakan oleh ITS. “Produk HSPK dan ASB Pemkab Blitar saat ini jauh lebih lengkap dan mendetail apabila dibandingkan tahun sebelumnya” ujar Omar Brahmanto dalam pertemuan di Kantor Pusat Kajian PDPM. Omar Brahmanto berharap Pemkab Blitar, khususnya Sekda, dapat melanjutkan kerja sama di tahun-tahun berikutnya.

Dr. Sutikno menyampaikan bahwa PDPM selalu menjalankan amanah atau pekerjaan yang diberikan dengan optimal. Karena membawa nama baik perguruan tinggi ITS. Ini yang selalu ditekankan ke semua yang terlibat di kegiatan PDPM ITS. “Kami, dalam hal ini ITS, membuka diri untuk bekerja sama dan membantu pemerintah daerah dalam menjalankan program pembangunannya” ujar Dr. Sutikno.

Kepala PDPM ITS Dr. Sutikno menyampaikan siap bekerja sama dengan Pemkab Blitar

Kegiatan penyusunan Analisa Standar Biaya (ASB) dan Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) Kabupaten Blitar Tahun 2025 selaras dengan peta jalan pengabdian masyarakat Pusat Kajian Potensi Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat (PDPM) Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat (DRPM) Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya yaitu manajemen tata kelola pemerintah daerah. Kegiatan ini juga sesuai dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Suistanble Development Goals (SDGs) yaitu tujuan nomer (8) pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi dan tujuan nomer (17) kemitraan dalam mencapai tujuan. (Har).