PDPM Siap Bekerjasama dan Membantu Pemkab Mojokerto

Dr. Sutikno (tiga dari kiri) menyampaikan profil PDPM ITS kepada BPKAD Kabupaten Mojokerto

Mojokerto-ITS. Kepala Pusat Kajian Potensi Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat (PDPM) ITS Dr. Sutikno, M.Si. menyampaikan kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Mojokerto Mieke Juli Astuti, bahwa ITS dalam hal ini PDPM siap membantu dan bekerja sama dengan dengan Pemerintah Kabupaten Mojokerto. Hal ini disampaikan Dr. Sutikno ketika audiensi dan presentasi Puska PDPM di Kantor BPKAD Kabupaten Mojokerto Selasa 8 Maret 2022.

Dr. Sutikno memyampaikan PDPM adalah pusat kajian yang berada di bawah naungan Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat (DRPM) ITS. PDPM berkantor di Gedung Pusat Riset ITS lantai 7. Visi PDPM adalah Menjadi pusat kajian pengembangan potensi daerah berbasis masyarakat dengan reputasi nasional dan internasional. Fokus pengabdian masyarakat PDPM adalah pengentasan kemiskinan, pengembangan UMKM, pengelolaan lingkungan dan pengembangan kawasan berkelanjutan, serta manajemen tata kelola pemerintah daerah. PDPM telah bekerja sama dengan banyak lembaga daerah, nasional maupun internasional. Baik lembaga swasta maupun pemerintah. Diantaranya dengan ILO, USAID, SIDA, Kementerian Kominfo, Kementerian Sosial, Pelindo, PJB, BPS, Kangean Energy, PGN, Sadana, Jawa Pos, Pemprov Jawa Timur, Pemkab Aceh, Pemkab Tuban, Pemkab Tulungagung, Pemkab Gresik. Termasuk dengan Pemerintah Kota Mojokerto.

Dr. Sutikno diskusi dengan Dedy Ardianto, ST., M.AP Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah BPKAD Pemkab Mojokerto.

Kepala BPKAD Kabupaten Mojokerto Mieke Juli Astuti menyampaikan terima kasih atas kesedian ITS, dalam hal ini PDPM yang bersedia meluangkan waktu untuk bertemu dan diskusi dengan Pemkab Mojokerto. Setelah melihat dan mendengar profil PDPM ITS, Mieke menyampaikan ternyata banyak hal yang bisa dikerjasamakan dengan ITS dalam pembangunan Kabupaten Mojokerto. Tentunya ini akan disampaikan kepada ODP-OPD lainnya melalui Sekda atau pun Bappeda. BPKAD Kabupaten Mojokerto mempunyai tugas untuk menyusun standar satuan harga (SSH), ASB dan HSPK. Tadi juga disampaikan PDPM mempunyai pengalaman dalam menyusun SSH, ASB dan HSPK di Kota Surabaya dan Kabupaten Mojokerto. Tentunya ini akan kami diskusikan dulu dengan bagian pengadaan dan tim teknis. (Sgh).