Kerjasama Philip Morris Internasional dengan PDPM ITS: Studi Pendapatan Petani Tembakau Indonesia

Pusat Kajian Potensi Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat (PDPM) ITS mendapatkan kepercayaan dari Philip Morris International (PMI) untuk melakukan studi terkait pendapatan dan pengeluaran keluarga petani tembakau Indonesia. Kegiatan studi berskala internasional ini sebelumnya telah dilaksanakan di India, China, dan Kamboja. Kick-off dilaksanakan pada hari jumat (22/4/22), dihadiri oleh Pak Bagus Prio Suswantoro dan Ella Mafthuhah sebagai perwakilan dari PMI sedangkan Tim PDPM-ITS diwakili oleh Dr. Sutikno, M.Si., Yoga Prastya Irfandi M.Stat., Lissa Rosdiana Noer S.T., M.MT., dan Mukti Ratna Dewi S.Si., M.Sc selaku tim ahli.

Kegiatan studi akan dilaksanakan di Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Rembang, Kabupaten Blora, Kabupaten Jombang, dan Kabupaten Jember, dengan target responden adalah keluarga petani tembakau dan akan berlangsung selama 3 bulan penuh. Dr. Sutikno, M.Si. selaku ketua tim ahli sekaligus kepala PDPM-ITS memaparkan, kegiatan studi ini sangat penting dilakukan sebagai upaya untuk mengetahui kesejahteraan para petani tembakau. Pengukuran pendapatan dan pengeluaran memperhatikan segala aspek kehidupan termasuk culture yang ada di masing-masing lokasi studi, baik pengeluaran/pendapatan rutin (makanan dan non-makanan), maupun pendapatan dari pertanian dan non pertanian.

Pengukuran juga memperhatikan adanya dampak dari pandemi covid-19 terhadap petani tembakau di wilayah studi. Seberapa besar pandemi covid memberikan dampak terhadap pendapatan dan pengeluaran petani tembakau yang ada di wilayah Wonogiri, Rembang, Blora, Jombang, dan Jember. Untuk mendapatkan informasi yang akurat, PDPM ITS akan mengerahkan surveyor yang berasal dari mahasiswa dan alumni ITS untuk terjun langsung ke masyarakat melakukan wawancara langsung dengan petani yang bersangkutan.

Kegiatan studi terkait pendapatan dan pengeluaran keluarga petani tembakau Indonesia ini selaras dengan peta jalan pengabdian masyarakat Pusat Kajian PDPM yaitu manajemen tata kelola pemerintah daerah. Kegiatan ini juga sesuai dengan SDG’s yaitu tujuan nomer (8) pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, (1) menghapus kemiskinan, dan tujuan nomer (17) kemitraan dalam mencapai tujuan. (yp)