Koordinasi BPKAD dan Dinas PUPRPKP Kabupaten Kapuas dengan PDPM ITS Terkait Penyusunan ASB-HSPK

Jumat, 27 Mei 2022, PDPM ITS mendapatkan kunjungan dari BPKAD dan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPRPKP) Kabupaten Kapuas. Tujuan kunjungan ini adalah untuk Konsultasi dan koordinasi Penyusunan HSPK dan ASB Kabupaten Kapuas. Perwakilan dari Dinas PUPRPKP Kabupaten Kapuas adalah Bintar Sitohang, S.T, MM, Reinold Isantorius, S.T, Rubin, S.T, Yuniko, SE, Fredianson, S.T. Sementara perwakilan dari BPKAD Kabupaten Kapuas adalah Purwanto, S.IP., MA dan Christien, SE, MM. Kedatangan tim Kabupaten Kapuas disambut oleh Dr. Sutikno, M.Si selaku kepala PDPM ITS dan Cahyono Bintang Nurcahyo, M.T. sebagai tenaga ahli dan tim penyusun.

(Diskusi di Ruang Rapat PDPM ITS)

Harga Satuan Pokok Kegiatan, merupakan harga komponen kegiatan fisik/non fisik melalui analisis yang distandarkan untuk setiap jenis komponen kegiatan dengan menggunakan SSH dan SBU sebagai elemen penyusunnya. Penghitungan HSPK bertujuan untuk mendapatkan besaran tingkat upah yang wajar dalam pelaksanaan kegiatan utama bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Daerah.

Menurut Cahyono Bintang Nurcahyo, M.T, tahapan penyusunan HSPK adalah menggunakan data eksisting tahun sebelumnya sebagai input data utama, melaksanakan proses penyaringan dan perapihan dokumen HSPK eksisting serta menyusun kuesioner sebagai instrumen bagi OPD untuk mengisi kegiatan HSPK yang belum terjangkau oleh HSPK tahun sebelumnya

(Foto Bersama Pasca Diskusi)

Beberapa hal yang menjadi bahan diskusi oleh tim ITS dan tim Kabupaten Kapuas adalah apakah memungkinkan menggunakan harga di satu titik wilayah untuk seluruh kecamatan, karena  kecamatannya cukup banyak serta bagaimana jika ada perbedaan antara harga HSPK dan HPS. Pertemuan selajutnya akan dilakukan secara virtual melalui aplikasi zoom dengan agenda membahas progress penyusunan laporan akhir HSPK.

Kegiatan diskusi bersama BPKAD dan Dinas PUPRKP Kabupaten Kapuas ini selaras dengan peta jalan pengabdian masyarakat Pusat Kajian PDPM yaitu manajemen tata kelola pemerintrah daerah. Kegiatan ini juga sesuai dengan SDG’s yaitu tujuan nomer (11) pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi dan tujuan nomer (17) kemitraan dalam mencapai tujuan. (dw).