Pemerintah Kota Mojokerto Berhasil Menurunkan Angka Kesenjangan Ekonomi

Kota Mojokerto 28 Juni 2022, tim ITS mempresentasikan Laporan Akhir Penyusunan Indeks Gini Kota Mojokerto Tahun 2022. Dr. Setiawan, MS. (Ketua Kajian Tim) menyampaikan indeks gini yang besar menyebabkan kesenjangan sosial menjadi tinggi.  Nilai indeks gini dikatakan tinggi (di atas 0,30) rata-rata memiliki pendapatan rumah tangga yang juga tinggi. Jika nilai indeks rendah (di bawah 0,30) biasanya dialami oleh wilayah yang mayoritas pekerjaan nya adalah pertanian. Capaian indeks gini Kota Mojokerto di tahun 2021 mencapai 0,33, menurun dari tahun sebelumnya sebesar 0,35.  Menunjukkan tingkat ketimpangan yang relatif sedang. Nilai indeks gini  menurut kecamatan di Kota Mojokerto di antara 0,32 sampai 0,35, dimana Kecamatan Kranggan merupakan kecamatan dengan indeks gini tertinggi selama 3 tahun terakhir.

Dr Setiawan Ms (Ketua Tim); Dr. Sutikno, M.Si (Kepala Puska PDPM ITS); Hasta Priyangga, S.STP, M.Si. (Sekretaris Dinas Kominfo Kota Mojokerto); Siti Nur’aini (Kasi Statistik Diskominfo Kota Mojokerto)

Kiri – Kanan

Dr. Sutikno menyampaikan bahwa dinamika pembangunan wilayah pasti terdapat keluarga yang berpenghasilan tinggi dan berpenghasilan rendah. Pertumbuhan indeks gini di Kota Mojokerto patut di apresiasi terutama terhadap tim pengendalian inflasi di Kota Mojokerto. Dengan stabilnya kesejahteraan di Kota Mojokerto menunjukkan program-program peningkatan perekonomian serta aktivitas sosial tepat sasaran.

Paparan FGD Laporan Akhir Penyusunan Indeks Gini

Bapak Munawan dari Dinas Sosial menanyakan, Apa pimpinan mempengaruhi kebijakan untuk pelaksanaan program-program peningkatan ekonomi? Dr. Sutikno menyampaikan bahwan pimpinan sangat berpengaruh sekali dengan kebijakan-kebijakan. Apalagi IKU yang tertuang dalam RPJMD akan di evaluasi. Indikator-indikator di bidang ekonomi yaitu indeks daya beli merupakan salah satu aspek yang cepat dipengaruhi.  Upaya-upaya untuk peningkatan pendapatan juga perlu di dorong oleh pemerintah Kota Mojokerto. Sementara yang berpendapatan di bawah 40% juga perlu dibantu, misalnya bantuan-bantuan sosial. Rekomendasi yang diusulkan oleh Tim ITS sudah dilakukan oleh Pemerintah Kota Mojokerto, namun ke depan nya harus lebih massif, perlu diperhatikan dan akan sangat tergantung dengan politic will.  Dr. Setiawan juga menyampaikan kebijakan-kebijakan secara nasional yang diberlakukan untuk menekan nilai indeks gini salah satunya dengan pembayaran pajak. Namun, di Pemerintah Kota/ Kabupaten kebijakan yang diberlakukan adalah kegiatan sosial kerjasama Corporate Social Responsbility (CSR) perusahaan dengan Dinas Sosial.

Saran dari Tim ITS ke depan untuk Dinas Kominfo Kota Mojokerto, perlu adanya sosialisasi hasil IKU ke seluruh OPD. Agar hasil evaluasi dan rekomendasi kebijakan serta program bisa secara sinergi dilaksanakan oleh semua jajaran OPD. (nv)