SSH Kabupaten Tuban 2024 Siap diinput ke SIPD

Surabaya-ITS. Standar satuan harga (SSH) Kabupaten Tuban Tahun 2024 siap di-input ke Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Kementerian Dalam Negeri. Hal ini sebagai hasil rapat presentasi Tim ITS Penyusun SSH dan ASB Kabupaten Tuban dengan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tuban pada hari Jumat 31 Maret 2023 di Kantor Pusat Kajian Potensi Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat (PDPM) ITS Gedung Pusat Riset lantai 7.

SIPD adalah website berbasis dashboard yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pembangunan daerah menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja pemerintah daerah. SSH yang merupakan bagian data dan informasi yang digunakan dalam penyusunan dokumen perencanaan harus sudah di-input ke dalam SIPD.

Presentasi Tim ITS Penyusun SSH dan ASB Kabupaten Tuban dihadiri oleh Ketua Tim SSH Dr. Sutikno, M.Si., Ketua Tim ASB Cahyono Bintang Nurcahyo, ST., MT., Tim Analis Data Novianti Ika Sari, S.Si., M.Si., Kabid Pengelolaan Barang Milik Daerah BPKAD Tuban Purtono, S.STP., Kasubbid Perencanaan dan Pemanfaatan BPKAD Tuban Fahat Fahrizal, S.Kom., staf BPKAD Tuban Yuli Condro Nurseto, A.Md., Prasetyo Bekti Utomo, A.Md., dan Dany Meiko Bangkit Setyawan.

Kepala PDPM ITS yang juga Ketua Tim SSH menyampaikan metodologi penyusunan SSH Kabupaten Tuban 2024. Mulai dari proses identifikasi data SSH tahun lalu, cleansing data sebagai baseline survei, survei offline dan online, verifikasi hasil survei, validasi data, penentuan tingkat inflasi dan penentuan harga pakai SSH Tahun 2024. Harga pakai yang telah ditetapkan Tim ITS diserahkan ke BPKAD Tuban untuk dicek. Apabila ada harga yang tidak sesuai, akan diverifikasi dan validasi ulang. Kemudian data SSH siap di-input ke SIPD.

Kegiatan Penyusunan SSH dan ASB  Kabupaten Tuban Tahun 2024 ini selaras dengan peta jalan pengabdian masyarakat Pusat Kajian PDPM DRPM ITS yaitu manajemen tata kelola pemerintah daerah. Kegiatan ini juga sesuai dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB) / sustainable development goals (SDG’s) yaitu tujuan nomer (8) pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi dan tujuan nomer (17) kemitraan dalam mencapai tujuan. (Sgh)