BI Memantau dan Menjaga Inflasi Sesuai Target Pemerintah

Surabaya-ITS. Rabu 17 Mei 2023, Tim Pusat Kajian Potensi Potensi Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat (PDPM) Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) dan Tim Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Mojokerto diskusi mengenai inflasi dan ekonomi tahun 2024. Khususnya inflasi dan ekonomi yang ada di Kabupaten Mojokerto. Tim ITS dan BPKAD Kabupaten Mojokerto bertemu dan diskusi dengan Yayat Cadarajat Deputi Direktur Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur dan Tim Kelompok Perumusan Kebijakan Ekonomi dan Keuangan Daerah.

Sugiharto, ST. dari Tim ITS menyampaikan bahwa tujuan Tim ITS dan Tim BPKAD Kabupaten Mojokerto diskusi dengan BI Jawa Timur adalah untuk mendapatkan informasi dan pengetahuan mengenai inflasi dan ekonomi tahun 2024, khususnya yang ada di Kabupaten Mojokerto. Informasi dan pengetahuan ini sebagai bahan untuk menyusun standar satuan harga (SSH) dan harga satuan pokok kegiatan (HSPK) Kabupaten Mojokerto Tahun 2024.

Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah BPKAD Kabupaten Mojokerto Dedy Ardianto, ST., MAP. menyampaikan bahwa dalam perencanaan, pelaksanaan dan laporan kegiatan pemerintah daerah dipantau oleh Komisi Pemberantasa Korupsi (KPK) melalui Monitoring Center for Prevention (MCP). MCP adalah aplikasi atau dashboard yang dikembangkan oleh KPK untuk melakukan monitoring capaian kinerja program pencegahan korupsi melalui perbaikan tata kelola pemerintahan yang dilaksanakan pemerintah daerah di seluruh Indonesia. Salah satu rekomendasi MCP adalah adanya koordinasi dengan instansi vertikal BI dan BPS dalam proses penyusunan SSH dan HSPK Kabupaten Mojokerto Tahun 2024.

Yayat Cadarajat Deputi Direktur Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur menyampaikan bahwa tugas utama BI adalah menjaga dan memantau agar inflasi sesuai dengan target pemerintah. Target Pemerintah Republik Indonesia inflasi tahun 2023 sebesar 3 plus minus 1. Sedangkan tahun 2024 target inflasi adalah 2,5 plus minus 1. BI bersama pemerintah dengan semua kewenangan dan instrument akan menjaga agar inflasi sesuai target. Setiap bulan BI melakukan monitoring dan update inflasi. BI menghitung secara agregasi dari semua komoditas barang dan jasa. Nilai inflasi setiap komoditas barang dan jasa lebih detailnya bisa didapatkan di Badan Pusat Statistik (BPS).

Pemerintah daerah mempunyai tim yang bertugas untuk mengendalikan inflasi, yaitu Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Tim ini dibawah koordinasi Kementerian Dalam Negeri. TPID bersama BI kantor perwakilan melakukan monitoring inflasi di daerah. Melalui survey, pemantauan harga-harga di pasar, dan sebagainya. Tujuannya adalah menjaga inflasi sesuai target pemerrintah.

Kegiatan ini selaras dengan peta jalan pengabdian masyarakat Pusat Kajian PDPM ITS yaitu manajemen tata kelola pemerintrah daerah. Kegiatan ini juga sesuai dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDG’s) yaitu tujuan nomer (8) pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi dan tujuan nomer (17) kemitraan dalam mencapai tujuan. (Sgh)