Kick off Kajian Kerentanan Sosial

Surabaya-ITS. Selasa 6 Juni 2023, Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat (DRPM) Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya menyelenggarakan kegiatan Kick Off Kajian Kerentanan Sosial Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 di ruang sidang DRPM Gedung Pusat Riset Lantai 5. Kegiatan ini dilaksanakan secara hibrid. Peserta yang hadir di ruang sidang DRPM diantaranya adalah Ketua Tim Kajian Kerentanan Sosial Dr. Sutikno, M.Si., Yuni Setyaningsih, S.PKm., M.Sc. dan Dr. Soedarso, M.Hum. dari Studi Pembangunan ITS, serta asisten tenaga ahli. Perwakilan dari Kantor Wilayah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur dan Bank Dunia yang hadir diantaranya adalah Kasubag Keuangan, Kasubag PEP, PPK, Administration Officer, Public Awareness Specialist, dan Project Manajemen Unit (PMU).

Peserta yang hadir secara daring diantaranya adalah perwakilan Bank Dunia Cecilia Juwita, Kepala Bagian Tata Usaha Kanwil BPN Jawa Timur, Kepala Bidang Survei Pemetaan, Kepala Bidang Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, Kepala Bidang Pengendalian Pertanahan dan Pemberdayaan Masyarakat, Kantor Pertanahan BPN Kabupaten Nganjuk, Kantor Pertanahan BPN Kabupaten Trenggalek, Kantor Pertanahan BPN Kabupaten Pacitan, Kantor Pertanahan BPN Kabupaten Magetan, Kantor Pertanahan BPN Kabupaten Malang, Kantor Pertanahan BPN Kabupaten Lumajang, Kantor Pertanahan BPN Kabupaten Bondowoso, Direktur Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat ITS Fadlilatul Taufany, ST., Ph.D., Tenaga Ahli Geomatika Mukhamad Nur Cahyadi, ST., M.Sc., Ph.D., Tenaga Ahli Sitem Informasi Nur Aini Rakhmawati, S.Kom., M.Sc. Eng., Ph,D.

Kabag TU Ribut Hari Cahyono, SH., MHum. menyampaikan bahwa BPN mempunyai program reforma agraria. Salah satunya melalui PTSL-PM, pendaftaran tanah sistematis lengkap berbasis partisipasi masyarakat. Program PTSL-PM ini membutuhkan kajian sosial yang mendalam agar bisa mempercepat proses pendaftaran dan sertifikasi lahan masyarakat, mengurangi resiko konflik masyarakat. Terutama terkait masyarakat rentan yang mempunyai lahan kurang dari 0,5 ha.

Cecilia Juwita dari Bank Dunia menyampaikan bahwa secara umum setuju dengan metodologi dan timeline yang telah disusun oleh Tim ITS. Mungkin nanti perlu diskusi lanjut terkait aspek penyajian data melalui website. Karena di BPN juga sudah ada dashboard data-data spasial dan lainnya. Jangan sampai nanti tidak ada keberlanjutan ketika kajian ini selesai. Perlu integrasi dengan website atau dashboard yang ada di BPN.

Ketua Tim Kajian Kerentanan Sosial yang juga Kepala Pusat Kajian Potensi Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat (PDPM) ITS Dr. Sutikno, M.Si. menyampaikan bahwa tim kajian dari ITS terdiri dari beberapa departemen keilmuan. Ada dari Statistik, Geomatika, Studi Pembangunan dan Sistem Informasi. Hal ini untuk menjawab tujuan dari kajian sesuai dengan bidang keilmuan tenaga ahli. Kajian ini direncanakan selama 120 hari kalender sejak kick off ini. Tim ITS akan melaksanakan pengumpulan data di kabupaten dan desa baik data primer maupun sekunder. Tim ITS akan melaksanakan FGD di desa dan juga di kabupaten. ITS berharap dukungan dari Kanwil dan Kantah di 7 lokasi studi untuk kelancaran kajian ini. ITS akan selalu komunikasi dan koordinasi dengan Kanwil, PMU dan juga Kantah dalam setiap tahapan kegiatan.

Beberapa masukan dari Bank Dunia yang perlu diperhatikan adalah jangan terlalu fokus pada kuantitatif. Tidak semua aspek harus diteliti di semua desa. Tapi peneliti harus mendalami dan mendetailkan isu utama yang ada di desa terkait dengan PTSL-PM. Bisa jadi di satu desa ada satu aspek yang jadi isu utama, maka aspek tersebut perlu didalami dan didetailkan oleh tim peneliti. Aspek lainnya bisa didalamai di desa lainnya.

Kegiatan Kajian Kerentanan Sosial Program Percepatan Reforma Agraria ini selaras dengan peta jalan pengabdian masyarakat Pusat Kajian Potensi Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat (PDPM) DRPM yaitu pengentasan kemiskinan, pengembangan wilayah berkelanjutan dan manajemen tata kelola pemerintah daerah. Kegiatan ini juga sesuai dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs) yaitu tujuan nomer (1) tanpa kemiskinan, tujuan nomer (5) kesetaraan gender, tujuan nomer (10) berkurangnya kesenjangan dan tujuan nomer (17) kemitraan dalam mencapai tujuan. (Sgh).