TPID dan BPS Memantau dan Mengendalikan Inflasi

Mojokerto-ITS. Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Mojokerto bersama Badan Pusat Statistik (BPS) melaksanakan pemantauan inflasi di Kabupaten Mojokerto. Kabupaten Mojokerto bukan termasuk 8 kota pemantauan indeks harga konsumen (IHK) di Provinsi Jawa Timur. Inflasi Kabupaten Mojokerto mengacu kepada sister city yaitu Kediri. Meskipun tidak termasuk 8 kota pemantauan IHK, Pemerintah Kabupaten Mojokerto melalui TPID melaksanakan pemantauan dan penghitungan inflasi sektoral. Terutama untuk komoditas volatile foods seperti beras, telur, dan daging ayam. Hasil pemantauan dan perhitungan inflasi ini sebagai bahan pertimbangan Pemerintah Kabupaten Mojokerto membuat kebijakan dalam mengendalikan inflasi di Kabupaten Mojokerto.

Hal ini terungkap dalam diskusi Tim Pusat Kajian Potensi Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat (PDPM) Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Mojokerto dengan Badan Pusat Statistiak (BPS) Kabupaten Mojokerto mengenai inflasi dan ekonomi Kabupaten Mojokerto Tahun 2024. Diskusi ini dilaksanakan Selasa 13 Juni 2023 di Kantor BPS Kabupaten Mojokerto. Tim ITS dan BPKAD Kabupaten Mojokerto diskusi dengan Arif Budianto, SE., MM. Ketua Tim Statistik DJASH BPS Kabupaten Mojokerto. BPKAD Kabupaten Mojokerto diwakili oleh Kasubid Pengamanan, Pemindahtanganan dan Pemusnahan Barang Milik Daerah (BMD) Siti Nadip Ulfiah, ST., MM. dan Asári Afandi staf Bidang Pengelolaan BMD. Tim ITS diwakili oleh Anggota Tim Penyusun SSH Sugiharto, ST. dan Lukman Hakim Koordinator Lapangan ITS di Kabupaten Mojokerto.

Kasubid Pengamanan, Pemindahtanganan dan Pemusnahan Barang Milik Daerah (BMD) BPKAD Kabupaten Mojokerto Siti Nadip Ulfiah, ST., MM. menyampaikan Pemerintah Kabupaten Mojokerto melalui BPKAD menyusun standar satuan harga (SSH), standar biaya umum (SBU), harga satuan pokok kegiatan (HSPK) dan analisa standar biaya (ASB) Tahun 2024. Dokumen ini dipakai sebagai acuan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di Kabupaten Mojokerto dalam perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan program dan kegiatan. Dalam menyusun SSH, SBU, HSPK dan ASB BPKAD Kabupaten Mojokerto bekerja sama dengan ITS Surabaya. Dalam penyusunan SSH, SBU, HSPK dan ASB membutuhkan koordinasi dengan BPS untuk melihat proyeksi inflasi dan ekonomi tahun 2024 sebagai bahan pendukung. Karena dokumen ini disusun di awal atau pertengahan tahun 2023 dan digunakan oleh semua OPD di tahun 2024.

Sugiharto, ST. dari Tim ITS menyampaikan Tim Penyusun membutuhkan data pendukung dari BPS terkait inflasi sektoral, komoditas volatile foods dan faktor yang mempengaruhi. Informasi dan pengetahuan ini sebagai bahan pendukung untuk menyusun SSH, SBU, HSPK dan ASB Kabupaten Mojokerto Tahun 2024.

Arif Budianto, SE., MM. menyampaikan bahwa inflasi di Indonesia termasuk salah satu yang terbaik di dunia. Inflasi di Indonesia masih di bawah 2 digit. Negara-negara lain inflasinya sudah 2 digit. Argentina inflasinya bahkan 100%. Setiap senin TPID rakor bersama dengan Kementerian Dalam Negeri dan BPS memantau inflasi daerah. Hal ini sebagai salah satu usaha pemerintah dalam mengendalikan inflasi. Terkait volatile foods yang menyebabkan inflasi tinggi karena faktor stok dan distribusi. Pemerintah memantau dan menjaga agar produksi dan distribusi terjamin, sehingga harga terkendali, inflasi juga bisa dikendalikan.

Kegiatan ini selaras dengan peta jalan pengabdian masyarakat Pusat Kajian Potensi Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat (PDPM) ITS yaitu manajemen tata kelola pemerintah daerah. Kegiatan ini juga sesuai dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDG’s) yaitu tujuan nomer (8) pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi dan tujuan nomer (17) kemitraan dalam mencapai tujuan. (Sgh).