Konsultasi Publik RPJP Kabupaten Kapuas

Kapuas-ITS. Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya melaksanakan konsultasi publik penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Pemerintah Kabupaten Kapuas Tahun 2025-2045. Kegiatan ini dilaksanakan di Kantor Bappeda Kabupaten Kapuas selama 3 hari sejak Rabu 13 September 2023. Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Bappeda Drs. Catur Feriyanto,  MT.,  semua organisasi perangkat daerah (OPD)  Kabupaten Kapuas, anggota dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) Kabupaten Kapuas dan Tim Penyusun RPJPD Kabupaten Kapuas.

Staf Ahli Bupati yang mewakili Plt. Bupati Kapuas Drs. Jaya M.Si. menyampaikan agar semua OPD mensinergikan proses RPJPD ini dengan menyediakan data pendukung yang dibutuhkan. Bupati berharap dalam RPJPD Kapuas ini komoditas perkebunan Kabupaten Kapuas seperti semangka dan nana bisa menjadi produk unggulan daerah. Dinas yang terkait bisa merumuskan kebijakan dan program untuk mendukung hal tersebut. Dokter H.M. Rosihan Anwar mewakili DPRD Kabupaten Kapus berharap kebijakan yang akan disusun harus memihak rakyat. Terutama di sektor pertambangan. DPRD Kapuas juga mengingatkan agar Pemda Kapuas menyiapkan diri dengan pendapatan asli daerah (PAD) yang masih kecil.

Ketua tim penyusun RPJPD Kabupaten Kapus Dr. Sutikno, M.Si. menyampaikan bahwa berdasarkan Perda Kabupaten Kapuas No. 7 Tahun 2006 tentang RPJPD Tahun 2005-2024 akan segera berakhir. Maka harus disusun dokumen RPJPD Kabupaten Kapus tahun 2025-2045 sebagai pedoman arah pembangunan Kabupaten Kapuas. RPJPD Kabupaten Kapuas memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah yang mengacu pada RPJP Nasional. Selama tiga hari ini, Tim ITS akan diskusi dengan semua OPD untuk menyusun RPJPD Kabupaten Kapuas. Tim ITS akan mengumpulkan semua data dari OPD dan membuat analisa deskriptis dan kuantitatif.

Kegiatan Penyusunan Dokumen RPJPD Kabupaten Kapuas Tahun 2025-2045 ini selaras dengan peta jalan pengabdian masyarakat Pusat Kajian Potensi Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat (PDPM) yaitu manajemen tata kelola pemerintah daerah. Kegiatan ini juga sesuai dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB/SDG’s) yaitu tujuan nomer (1) tanpa kemiskinan, tujuan nomer (2) tanpa kelaparan, tujuan (3) kehidupan sehat dan sejahtera,  tujuan nomer (4) Pendidikan berkualitas, tujuan nomer (5) kesetaraan gender), tujuan nomer (6) air bersih dan sanitasi layak, tujuan nomer (11) kota dan pemukiman berkelanjutan, tujuan nomer (15) ekosistem daratan dan tujuan nomer (17) kemitraan dalam mencapai tujuan. (Sgh).