Kick Off Penyusunan SSH dan HSPK Kabupaten Tuban Tahun 2025

Surabaya-ITS. Jumat 26 Januari 2024 Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Pemerintah Kabupaten Tuban melaksanakan Kick Off kegiatan penyusunan Standar Harga Satuan (SHS) dan Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) Kabupaten Tuban Tahun 2025. Kick off ini dilaksanakan di Kantor Pusat Kajian Potensi Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat (PDPM) Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya. Kick off ini dihadiri oleh Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Darerah Suhartono, S.Sos., Kasubbid Perencanaan dan Pemanfaatn BMD Fahat Fahrizal, S.Kom., Staf BPKPAD Anam Yuniar Tahlantu,  Asiten Tenaga Ahli PDPM Noviati Ika Sarai, S.Si., M.Si. dan Priati Tuhu Setyo, S.Si.

Suhartono menyampaikan perkenalan diri sebagai Kabid Pengelolaan BMD baru di BPKPAD Kabupaten Tuban. Tahun 2024 ini ada kegiatan penyusunan SSH dan HSPK Tahun 2025. Pemkab Tuban ingin melanjutkan kerja sama dengan ITS, khususnya Pusat Kajian PDPM untuk kegiatan tersebut. Suhartono berharap pelaksanaan kegiatan Tahun 2024 lebih baik dari tahun lalu. Target monitoring center for prevention (MCP) bisa tercapai. Asisten Tenaga Ahli PDPM ITS Novianti Ika Sari menyampaikan terima kasih atas kunjungan BPKPAD Kabupaten di ITS. Kepala PDPM ITS Dr. Sutikno menyampaikan permohonan maaf tidak bisa menemui. Karena ada agenda rapat kerja di Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat. PDPM ITS berterima kasih masih diberi kepercayaan untuk kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Tuban, khususnya dengan BPKPAD Tuban. Pengalaman kegiatan Tahun 2023 akan dijadikan masukan dan bahan evaluasi. Agar target MCP BPKPAD Tuban dapat tercapai.

Kegiatan Kick Off kegiatan penyusunan Standar Harga Satuan (SHS) dan Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) Kabupaten Tahun 2025 ini selaras dengan peta jalan pengabdian masyarakat Pusat Kajian Potensi Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat (PDPM) Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat (DRPM) Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya yaitu manajemen tata kelola pemerintah daerah. Kegiatan ini juga sesuai dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB) / sustainable development goals (SDG’s) yaitu tujuan nomer (8) pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi dan tujuan nomer (17) kemitraan dalam mencapai tujuan. (Sgh).