BKAD dan ITS Menyelenggarakan FGD Penyusunan SHS Kota Malang

Kiri ke kanan. Kabid Aset Sugeng Suroto, S.Sos., Kepala BKAD Drs. Subkhan, MAP., Tim ITS Sugiharto, ST., dan Novianti Ika Sari, M.Si.

Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Pemerintah Kota Malang bersama Pusat Studi Potensi Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat (Pusdi PDPM) Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Standar Harga Satuan (SHS) Kota Malang Tahun 2026. Acara ini berlangsung pada Rabu, 26 Februari 2025, bertempat di Ruang Sidang Balai Kota Malang, Jl. Tugu No.1, Kiduldalem, Kec. Klojen, Kota Malang. FGD ini dihadiri oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), camat Kota Malang serta tim penyusun dari ITS Surabaya. Kegiatan ini bertujuan untuk merancang standar harga satuan regional Kota Malang yang dapat mendukung efektivitas dan efisiensi perencanaan anggaran daerah.
Kepala BKAD Kota Malang, Drs. Subkhan, MAP. dalam sambutannya menyampaikan pentingnya penyusunan Standar Harga Satuan (SHS) sebagai pedoman dalam perencanaan anggaran belanja daerah. Tujuan dari penyusunan SHS ini adalah untuk mewujudkan perencanaan anggaran yang lebih efektif, efisien, transparan, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam FGD ini, beberapa aspek teknis turut menjadi perhatian utama. Salah satu yang dibahas adalah rincian dan rekap data SSH serta SBU yang dihapus karena informasi yang kurang lengkap dan masih terdapat banyak duplikasi dalam uraian barang/jasa. Berdasarkan data yang tersedia, ditemukan bahwa masih terdapat banyak duplikasi dalam uraian barang/jasa. Dari total 6.178 item barang/jasa dalam SSH, terdapat 449 item yang dihapus. Sementara itu, dari total 4.068 item dalam Standar Biaya Umum (SBU), terdapat 2 item yang juga dihapus. Penghapusan beberapa item dalam SBU juga dilakukan dengan merujuk pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 33. Oleh karena itu, diperlukan diskusi lebih lanjut dengan seluruh OPD untuk menentukan apakah item yang tidak digunakan sebaiknya dihapus atau perlu adanya penambahan barang/jasa yang belum masuk ke dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) tahun sebelumnya.

Peserta FGD Penyusunan SHS Kota Malang dari seluruh OPD dan Camat Kota Malang

Sugiharto, ST., mewakili Kepala Pusdi PDPM Dr. Sutikno, M.Si. menyampaikan bahwa penyusunan SHS ini bukan hanya pekerjaan BKAD dan ITS. Tapi, pekerjaan dan produk semua OPD. Karena data yang diunggah ke SIPD akan digunakan oleh semua OPD. ITS dan BKAD mohon bantuan kerja sama semua OPD untuk menyelesaikan penyusunan SHS ini tepat waktu dan tepat guna.
Tahapan penyusunan SSH Kota Malang yang disampaikan oleh Tenaga Ahli PDPM Novianti Ika Sari, S.Si., M.Si. meliputi empat tahap utama, yaitu persiapan, pengumpulan data, preprocessing dan processing data, serta penyusunan SSH. Dalam proses pengumpulan data, dilakukan dua metode utama, yakni survei langsung secara offline di berbagai lokasi serta pemantauan harga secara online melalui e-catalog dan marketplace. Setelah beberapa referensi harga diperoleh, tim ITS akan menentukan harga pakai yang akan diinput ke dalam SIPD dengan menambahkan inflasi yang diproyeksikan untuk tahun 2026.
Selama sesi diskusi, peserta menyampaikan harga usulan yang diajukan dapat bervariasi, harga final tetap mengikuti ketentuan dalam SHS. Usulan barang atau jasa harus memiliki spesifikasi yang jelas agar lebih transparan dan sesuai dengan kebutuhan. Dalam penyusunan anggaran, koefisien harga tetap dapat digunakan untuk barang dengan spesifikasi tertentu, sehingga memungkinkan adanya penyesuaian harga di luar range harga yang telah ditetapkan. Dari sisi regulasi, Bagian Hukum Kota Malang menegaskan bahwa beberapa norma dalam SHS telah diatur dalam Peraturan Wali Kota (Perwali), sehingga penyusun harus memastikan kesesuaiannya dengan perundang-undangan. Selain itu, dalam kategori SBU Honorarium, diusulkan penambahan beberapa kategori baru agar lebih relevan dengan kebutuhan daerah.
BKAD Kota Malang berharap bahwa Standar Harga Satuan untuk tahun depan dapat menjadi acuan yang lebih akurat dalam penyusunan perencanaan anggaran daerah. Dengan demikian, OPD dapat lebih mudah dalam melakukan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA). Perbedaan antara rencana dan realisasi anggaran dapat diminimalkan. Sebagai penutup, Novianti Ika Sari menambahkan bahwa jika terdapat usulan untuk Analisis Standar Belanja (ASB) non-fisik, diharapkan OPD segera menyampaikannya agar penyusunan SHS Tahun 2026 dapat berjalan dengan lancar dan lebih optimal, sehingga mampu menjadi dasar perencanaan anggaran yang lebih tepat guna bagi Pemerintah Kota Malang.

TIm BKAD Sugeng Suroto, S.Sos. (tengah, baju putih) dan Agus Purnomo, SH. (baju putih) berfoto bersama dengan Tim ITS dan surveyor.

Kegiatan FGD Penyusunan SHS Kota Malang sesuai dengan Misi Pusat Studi Potensi Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat (Pusdi PDPM) Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat (DRPM) Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), yaitu misi nomor 3, Mengintegrasikan berbagai pihak diantaranya akademisi, pemerintah, industri, dan masyarakat untuk berkontribusi dalam pembangunan yang memberikan dampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan lingkungan. Kegiatan ini juga selaras dengan peta jalan riset dan pengabdian masyarakat Pusdi PDPM, yaitu tata kelola pemerintah daerah. Kegiatan ini juga sesuai dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB) / sustainable development goals (SDG’s) yaitu tujuan nomer (8) pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi dan tujuan nomer (17) kemitraan dalam mencapai tujuan.

Reporter: Rasendriya Arundati & Shalsa Dyah Putri Utami
Redaktur: Sugiharto