Malang, 7 Nopember 2022,
Dalam rangka mendorong optimisme Jawa Timur Bangkit, Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur bersama Pusat Kajian Halal Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), dan Kementrian Perindustrian (Kemenperin) menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) di Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan III Malang Jl. Simpang Ijen No. 2, Oro-oro Dowo, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur, pada tanggal 7 Nopember 2022. Melalui acara ini, diharapkan munculnya saran atau rekomendasi rumusan strategi percepatan sertifikasi produk halal di Provinsi Jawa Timur
Sertifikasi halal yang semula voluntary (sukarela), kini telah berubah menjadi mandatory (wajib). Pemberlakuan sertifikasi halal tersebut dilakukan secara bertahap yang dimulai dari produk makanan dan minuman pada tanggal 17 Oktober 2019 dan non pangan dimulai pada tanggal 17 Oktober 2021.
Pusat Kajian Halal ITS turut berkontribusi aktif dalam peningkatan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Provinsi Jawa Timur melalui kegiatan pendampingan pelaku usaha (https://www.its.ac.id/pkh/id/pendampingan-pelaku-usaha/). Setiyo Gunawan sebagai kepala pusat kajian halal ITS mengingatkan berdasarkan UU no 18 Tahun 2012 bahwa definisi Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari 2 faktor, yaitu: (1) kemungkinan tiga cemaran, yaitu cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta (2) tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.
– Institut Teknologi Sepuluh Nopember bekerjasama dengan lintas sektor diantaranya Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Puskesmas,
– Keberadaan mekanisme sertifikasi halal Self Declare bagi produk usaha mikro kecil (UMK) sama sekali
– Keberadaan zona kuliner halal, aman dan sehat (KHAS) merupakan salah satu hal menunjang perkembangan