Kuliah Tamu “KOTAKU” – Oktober 2017

Kuliah Tamu di jurusan PWK oleh Tim Kotaku, diisi oleh Tim Leader Propinsi Jawa Timur, . Kuliah tamu ini membahas tentang pernana Kotaku dalam menuntaskan permasalhan permukiman Kumuh yang ada di Indonesia, khususnya Jawa Timur. Kotaku sudah terdapat di 36 kabupaten kota di Jawa Timur, kecuali Ngawi dan Sampang dan sebanyak 1857 kelurahan desa.
Dalam diskusi ini beliau menerangkan tentang seluk beluk proses dan program-program kotaku. Proses yang berlangsung dalam Kotaku ini adalah mengajak relawan, mengikutsertakan peranan masyrakat, kemudian membuat dokumen survey yang dijadikan untuk rujukan dalam pengembangan aternatif –alternatif yang sesuai. Tujuannya adalah menciptakan akses infrastruktur dan pelayanan dasar yang layak huni, produktif dan berkelanjutan. Pelaku-pelaku dalam kotaku meliputi pemerintah, masyrakat dan akademisi. Terdapat tujuh inidikator penilaian kumuh yaitu drainase, sampah, sanitai, keteraturan bangunan, jalan, air bersih dan kebakaran yang kemudian dipecah lagi menjadi 19 kriteria.
Latar belakang munculnya urgensi penanganan permukiman kumuh ini tertuang pada uud 1945 yang menjelaskan bahwa semua penduduk berhak mendapatkan tempat tinggal Pasal 28 H ayat 1. Hal ini juga terdapat dalam kebijakan presiden yang tertuang dalam RPMJN 2014-2019. Gerakan ini yang terkenal adalah 100 0 100. Yaitu 100 air berish, 0 permukiman kumuh, dan 100 sanitasi. Targetnya, pada tahun 2019, terdapat 0 kawasan permukiman kumuh di Indonesia. Oleh karena itu, untuk mewujudkannya, pemerintah memerlukan bantuan dan partisipasi dari semua pihak yang terlibat di dalamnya. Tujuan akhirnya adalah meningkatkan akses infrastruktur pelayanan dasar dan mengurangi kekumuhan dengan tujuan antar adalah mengurangi kawasan kumuh, pokja perumahan dan permukiman yang teridiri dari lintas dinas dan sector swasta, meningkatnya penghasila masyrakat, terlaksana aturan bersama sehingga perilaku masyrakat menjadi lebih baik.
Strategi yang dikembangkan adalah kolaborasi semua pihak, meningkatkan kapasitas, partisipatif, memsasukkan ke dalam RPJM, meningkatkan akses terhadap pelayan dasar lingkungan, advokasi, mengubah perilaku masyarakat ke arah yang positif. Perubahan ini nyta harus dipelopori oleh masyarakat itu sendiri dalam menciptkan permukiman yang bebas kumuh. Prinsip yang dikembangkan adalah menyusun dokumen partisipatif dokumen rencana aksi bangunan, lingkungan, permukiman. Sinkronisasi pendekatan perencanaan, tata kelola yang baik, investai. Komponen program adalah pembangunan kelembagaan dan kebijakan, integrasi perencanaan dalam interaksi dan musyawarah bersama masyarakt, peningkatan kualitas infrastruktur, dukungan pelaksanaan dan teknis, dukungan untuk kondisi darurat bencana.
Pada tingkat kelurahan akan dihasilkan recana strategis sedangkan di tingkat kota menghasilkan musrembang. Dokumen yang dihasilkan pada tingkt kota dalah RP2KPKP dan pada tingkat kelurahan dokumennya adakah RPLP. Prioritas yang ditetapkan PU untuk diintervensi penangan kota kumuh yaitu Gresik, Tulungagung, Sidoarjo, Malang, Surabaya. Kota ini didapatkan dari data base line survey tahun 2015 yang menjadi rujukan penetapan lokasi kumuh. Juga terdapat klasifikasi dari tingkat kekumuhan yaitu kumuh berat, sedang, ringan.
Intervensi bisa dalam bentuk pemugaran bangunan oleh pemerintah daerah. Bisa juga melakukan peremajaan di tanah yang legal, atau perumahan kembali dalam bentuk rusunanwa rusunami. Contoh di Aceh paska tsunami dibentuk komunitas untuk membangun rumah yang sesuai dengan lembaga donor. Sehingga dari satu lembaga donor tersebut, akan mempunyai kemiripan bangunannya. Tahap pengelolaan akan membuat masyarakat mau menjaga fasilitas yang sudah dibangun agar tetap baik kondisinya. Namun dalam praktik pelaksanaanya, ternyata tidak cukup hanya dengan membangun infrastuktur, namun harus merubah pola perilaku masyrakat sehingga bisa memanfaatkan infrastruktur yang sudah dibangun.
Perencanaan yang dilakukan adalah partisipatif, yaitu perencanaan nyang melibatkan peran serta masyarakat dan pemerintah daerah. Dalam hal ini masyarakat mampu mengusulkan apa ynag menjadi kebutuhannya. Dari segi pembiayaan menggunakan BDI yaitu Bantuan Dana Investasi. Target yang diinginkan dari kotaku ini adalah 0% kumuh pada tahun 2019.