Maritiming Indonesia

Maritiming Indonesia

Oleh Prof. Ir. Daniel M. Rosyid, Ph.D
@Rosyid College of Arts

Dalam artikel opininya di Harian Kompas 10/01/2023, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan prof. Rokhmin Dahuri menunjukkan bagaimana visi Indonesia Poros Maritim Dunia telah dirintis gagasannya oleh Bung Karno, Megawati, dan Jokowi. Rokhmin khilaf tidak menyebut presiden Habibie dengan gagasan Benua Maritimnya serta semangat beliau dalam pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan. Juga lupa menyebut Gus Dur yang membentuk Departemen Eksplorasi Laut. Hemat saya, Rokhmin masih terobsesi dengan sumberdaya alam kelautan, kurang seimbang memperhatikan kemaritiman yang melihat laut lebih sebagai ruang. Obsesi pada komoditi pula yang menyebabkan Dutch Disease. Mungkin perhatiannya pada jasa2 lingkungan laut seperti wisata bahari sudah cukup besar, namun perhatiannya pada perhubungan laut kurang, jika bukan terlalu kecil.

Membangun Indonesia sebagai poros maritim dunia harus melihat pertama dan utama laut sebagai ruang, bukan sebagai sumberdaya alam belaka, bahkan yang terbarukan sekalipun. Kepentingan maritim adalah kepentingan ruang, terutama terkait dengan pergerakan manusia dan barang. Menjadi negara maritim adalah pilihan geostrategis tak terelakkan bagi sebuah negara kepulauan bercirikan Nusantara ini. Kepentingan maritim yang utama adalah trade beserta commerce yang menyertainya. Ini berarti sektor ketiga dan keempat, bukan lagi sektor pertama dan kedua sesuai model Clark-Fisher tentang tahapan pembangunan. Sampai di sini perlu dicermati bahwa sektor2 ini adalah sektor yang secara politik sangat sensitif.

Jokowi sekarang berbicara soal hilirisasi hasil2 tambang yang dikagumi oleh Datuk Sri Anwar Ibrahim baru2 ini, namun selama pengapalan hasil2 tambang dan olahannya tersebut masih dilakukan oleh armada asing, harga2nya masih ditentukan di Singapura, London atau New York maka kita masih belum menjadi negara maritim. Apalagi harga tersebut dipatok dalam USDollar. Kedua sektor inilah sumber ketimpangan kekayaan global saat ini. Ribuan ton batubara, migas, ikan, kayu dsb yang diekspor dan dihargai dalam US Dollar adalah sumber ketidakadilan global saat AS dan sekutunya bisa printing the US Dollar out of thin air seperti sekian puluh tahun belakangan ini.

Persoalan membangun poros maritim dunia perlu dimulai dengan membenahi tatakelola pemerintahan saat ini yang oleh Laksamana Sukardi menghadapi Panca Salah. Akibatnya terjadi maladministrasi publik yang luas di mana hukum dan regulasi dibuat bukan untuk kepentingan publik, tapi untuk kepentingan segelintir elite politik dan ekonomi. Investasi asing besar2an dipermudah, bahkan dengan melakukan resentralisasi, sehingga banyak kepala daerah yang frustasi melihat ketimpangan dana bagi hasil yang tidak berpihak pada kepentingan daerah. Perlu diingat bahwa Indonesia adalah negara kepulauan dengan bentang alam seluas Eropa dengan keragaman hayati, budaya, dan mineral yang luar biasa.

Arsitektur kabinet saat ini masih sangat teresterial, kurang tepat untuk mewujudkan visi IPMD itu. Tidak mungkin urusan IPMD hanya diserahkan ke Menkomarinvest, tapi dibiarkan bukan agenda presiden. Pandangan Bappenas tentang pembangunan kemaritiman juga masih perlu diperbaiki seperti gagal melihat armada laut sebagai infrastruktur seperti jaringan jalan dan pelabuhan. Subyek hukum di laut itu bukan manusia, tapi kapal yang memiliki kebangsaan. Ini memerlukan jenis administrasi pemerintahan yang berbeda sekali dengan pemerintahan daratan. Misgovernance di laut akan langsung menyebabkan iklim investasi di laut yang buruk. Hingga saat ini, pemerintah Jokowi belum hadir di laut secara efektif.

Rasulullah mengatakan bahwa 9 dari 10 rejeki datang dari perdagangan. Ini adalah visi maritim beliau. Bahkan sesuai tuntunan Al Qur’an, Rasulullah sudah mendorong eksplorasi laut dan daerah2 baru termasuk ke Nusantara dengan mengirim pendakwah sejak abad ke-7. Salah satu anak buah kapal Columbus, Magellan ataupun Vespucci hampir pasti seorang muslim. Sebab2 kemiskinan kita adalah membiarkan perdagangan kekayaan alam kita dikuasai oleh bangsa-bangsa lain, dan dibayar dengan duit kertas mereka yang bisa dicetak begitu saja tanpa patokan emas.

Menjadi negara maritim adalah menjadi a trading nation yang didukung oleh pelaut yang mengawaki armada2 kapal berbendera Indonesia yang dibuat di galangan2 kapal Indonesia untuk mengangkut berbagai jenis barang buatan bangsa manapun di dunia. China sudah tidak mau lagi menjadi sekedar manufacturer of the world, kini bergerak menjadi transpoter of the world dengan prakarsa One Belt One Road nya. Agar Garuda tidak dimangsa Naga, maka Indonesiapun harus menjadi negara maritim. Tidak ada pilihan lain.

Sukolilo, 10 Januari 2023.