Politik Teknologi

Politik Teknologi
Oleh Prof. Ir. Daniel M. Rosyid, Ph.D

Sejak Orde Baru, politik nasional RI dicirikan oleh semangat modernisasi yang wujudnya adalah westernisasi sekaligus sekulerisasi. Pembangunan dibiayai sebagian besar oleh ekspor minyak yang diproduksi oleh perusahan migas asing. Ini bisa dipahami karena Orde Baru lahir pada saat pax Americana muncul sebagai khilafah menggantikan Pax Britanica. Politik ekonomi kita liberal kapitalistik yang berkiblat ke Berkeley. Politik teknologi yg diadopsi sesuai dengan politik ekonominya.

Gelombang besar obsesi pertumbuhan itu sejak awal sudah dikritik habis pada akhir 1970an oleh EF Schoemacher melalui Small is Beautiful dan oleh Ivan Illich dalam Deschooling Society. Obsesi pertumbuhan ekonomi yg menjadi mantra pembangunan Orde Baru mensyaratkan persekolahan paksa massal sebagai instrumen teknokratik untuk menyiapkan tenaga kerja trampil dan patuh untuk melayani kepentingan investasi domestik maupun asing. Baik Schoemacher maupun Illich serta sekelompok peneliti MIT sudah mensinyalir bahwa model pembangunan seperti itu tidak akan berkelanjutan dan di akhir Abad 20 akan terjadi krisis lingkungan hidup. Prediksi ini sudah terbukti benar : pemanasan global dan perubahan iklim.

Karena pendidikan tidak dirumuskan sebagai strategi kebudayaan, maka perkembangan penguasaan teknologi boleh dikatakan tidak organik, tapi cangkokan. Namun sejak Habibie diangkat sebagai Menristek, mulai terjadi upaya penguasaan teknologi melalui proses alih teknologi dalam sebuah skema Progressive Manufacturing Strategy : mulai dari akhir (produksi barang yang dibutuhkan pasar) dan diakhiri dengan awal (rancangbangun produk-produk masa depan). Wahana alih teknologi itu adalah BUMN Stratejik untuk pembuatan produk pesawat terbang, kapal, persenjataan, dan telekomunikasi.

Namun Habibie keliru menilai infrastruktur budaya iptek nasional yang sangat berbeda dengan Jerman Barat (sebelum bergabung dg Jerman Timur). Strategi persekolahan paksa massal rekomendasi Widjoyo dkk tidak dimaksudkan untuk membangun kapasitas teknolojik bangsa, tapi sekedar menyediakan tenaga kerja trampil dan patuh. Akibatnya, basis industri sebagai wahana penguasaan iptek tidak berkembang secara mengakar dalam budaya masyarakat : budaya belajar dan budaya makership tidak berkembang. Sejak reformasi, dukungan pemerintah pada BUMNIS sebagai wahana penguasaan teknologi tidak didukung oleh IMF sebagai kreditor. Sejak itu proses deindustrialisasi terjadi sampai hari ini.

Persekolahan paksa massal, dan televisi telah mengubah masyarakat menjadi konsumtif yang mudah dijebak dalam budaya hutang. Persekolahan yang urban-biased secara perlahan gagal mengembangkan kapasitas pengelolaan kekayaan sumberdaya agromaritim nasional yang melimpah. Pada saat industri semakin terdegradasi oleh arus impor produk2 teknik China, maka pasar tenaga kerja pun menyusut yang dimanfaatkan oleh perusahaan IT semacam GOJEK. Kejayaan GOJEK adalah bukti kegagalan pembangunan SDM yang dibutuhkan untuk mengelola kekayaan agromaritim nasional. Juga skandal desa fiktif penerima dana desa adalah bukti bahwa pemuda tidak krasan hidup di desa, lebih memilih urbanisasi menjadi buruh pabrik di kota-kota besar.

Sementara itu universitas gagal menjadi produsen iptek yang dapat diandalkan karena dibebani oleh lulusan SMA/K yang tidak dewasa dan mandiri. Jika saja kuliah tidak mensyaratkan sekolah, universitas punya peluang untuk menjadi produsen iptek yang lebih baik karena tidak disibukkan oleh perilaku mahasiswa yang tidak mandiri dan kekanak-kanakan. Seharusnya pendidikan nasional mampu menghasilkan warga usia 18th yang sanggup bertanggungjawab, mandiri, sehat dan produktif.

Ke depan, kita perlu mengembangkan politik ekonomi yang melihat pembangunan sebagai perluasan kemerdekaan ( development as freedom) yg dirumuskan Amartya Sen. Politik ekonomi itu berimplikasi pada politik teknologi yang mendorong kreativitas manusia, yang rendah-energi yg berasal dari sumber2 energi terbarukan, yang mengolah sumberdaya agromaritim dan menciptakan peluang kerja yang luas. Illich menyebutnya sebagai convivial technology. PLTN perlu dipikirkan sebagai sumber energi terbarukan yang murah. Teknologi transportasi diarahkan untuk mendukung penyediaan infrastruktur transit (mobilitas dengan energi hasil metabolisme tubuh) dan angkutan umum massal, bukan untuk angkutan pribadi. Moda angkutan jalan untuk barang adalah moda yang tidak efisien. Moda rel lebih efisien daripada moda jalan. Untuk negeri kepulauan, teknologi maritim (pembuatan kapal dan pesawat) perlu memperoleh prioritas yang lebih tinggi agar visi Indonesia Poros Maritim Dunia tidak cuma omong kosong.

Gunung Anyar, 8/11/2019